Hendropriyono: Pemilu Kali Ini yang Berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah

Hendropriyono: Pemilu Kali Ini yang Berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah

Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono menilai Pemilu 2019 yang digelar serentak 17 April mendatang sangat berbeda dari Pemilu pernah dilaksanakan di Indonesia. Menurut dia, pertarungan Pemilu sekarang ini adalah dua ideologi berbeda.

"Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya. Orang yang berhadapan bukan hanya kubu, kubu dari PakJokowi dan kubu dari Pak Prabowo, bukan. Tapi ideologi," kata Hendropriyono di Gedung Pertemuan Kesatrian Soekarno Hatta, BIN, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (28/3).

Hendropriyono mengatakan, yang bertarung pada Pemilu kali ini adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat harus mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin dipilih pada Pemilu 2019.

"Bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat harus jelas mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat," ujar dia.

Hendropriyono menjelaskan, selama ini, ideologi Pancasila telah membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya. Namun, dengan adanya ideologi khilafah yang sekarang ini sedang marak, masyarakat pun harus lebih memahami apa yang benar-benar menjadi pilihannya.

Hal ini kata dia, karena ideologi khilafah sendiri sudah tidak berfungsi sejak abad ke-13, tepatnya sejak tahun 1258. Menurut Hendropriyono, negara-negara Islam dan Arab sekalipun lebih memilih tata negara kerajaan.

"Tidak ada lagi yang memilih khilafah ini. Karena juga secara resmi sudah tidak diikuti, dibubarkan. Itu 1924. Masa sekarang mau kesana. Jangan coba-coba. Kita tau apa yang terjadi di Suriah dan Iraq adalah karena coba-coba," kata dia.
"Jadi tolong jangan salah pilih. Saya tidak nakut-nakutin," tambahnya.

Jangan Golput

Hendropriyono turut mengatakan, Indonesia sebagai negara yang kaya budaya atau heterogen sebenarnya tidak memiliki peluang untuk menganut ideologi khilafah yang hanya berlaku bagi penganut agama Islam.

Ia pun mengimbau agar masyarakat benar-benar yakin dengan pilihan yang dianggapnya sebagai yang terbaik. Karenanya, golput pun sebaiknya dihindari.

"Kalau pada golput ya berarti kita terima nasib. Kita kan tidak lagi bicara cuma mencari pemimpin terbaik. Tapi jangan sampai kita dipimpin oleh orang terburuk. Itu saja. Kalau sampai kita dipimpin sama orang terburuk, kita sampai ada satu titik kita tidak bisa kembali lagi. Maju kena, mundur kena, dan ini nasib kita sekarang tinggal beberapa hari lagi," ujarnya.

"Silakan pilih dan ketahuilah bahwa saudara-saudara akan memilih satu negara yang dari proklamasi sampai sekarang ideologi Pancasila atau ideologi yang lain," tandas Hendropriyono.

Link : https://www.merdeka.com/politik/hendropriyono-pemilu-kali-ini-yang-berhadapan-ideologi-pancasila-dengan-khilafah.html

Read More

Khilafah Bukan dari Alquran, Khilafah Ciptaan Ulama

Khilafah Bukan dari Alquran, Khilafah Ciptaan Ulama

Mahfud MD (ibnu/detikcom)

Salatiga - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menantang siapa saja yang mampu menunjukkan sistem pemerintahan khilafah ada di dalam Alquran dan hadis. Perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia tidak bisa dilakukan secara radikal.

"Saya nantang siapa saja, di mana saja, di dalam forum yang terbuka. Yang bisa menunjukkan kepada saya, tentang adanya kholifah atau khilafah tentang adanya khilafah sebagai sistem pemerintahan, ya di dalam Alquran dan hadis. Saya katakan kalau khilafah banyak, tapi bukan dari Alquran dan alhadis. Itu adalah ciptaan para ulama berdasar kebutuhan, waktu, dan tempat masing-masing," kata Mahfud.

Hal itu ia sampaikan setelah menjadi pembicara dalam seminar nasional 'Tantangan NKRI di Tengah Penetrasi Ideologi Transnasional' di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Kamis (7/12/2017). Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Prof KH Yudian Wahyudi (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Prof Muh Zuhri (guru besar Fakultas Syariah IAIN Salatiga).

Mahfud mengatakan 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI menganut sistem khilafah, tapi berbeda-beda. Hal tersebut bisa berbeda karena, dalam Alquran dan hadis, sistemnya tidak diajarkan.

"Kenapa beda? Ya karena memang Alquran dan alhadis tidak mengajarkan sistemnya. Prinsipnya nilainya mengajarkan bahwa khilafah harus berkeadilan. Tapi kalau sistemnya seperti apa, tidak ada," ujar Mahfud, yang menjabat anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila.

Mahfud lebih jauh menyebutkan khilafah berasal dari bahasa Arab dari kata 'sistem pemerintahan'.
"Jadi jangan berpikir mau mengganti sistem yang radikal karena tidak ada di dalam Alquran dan hadis sistem yang betul-betul menurut Islam seperti apa? Tidak ada. Arab Saudi yang dikatakan negara Islam di sana banyak korupsi juga sehingga sekarang terjadi pemecatan-pemecatan di kalangan elite, katanya islam itu khilafah. Mau niru Brunei? Di Brunei mau disebut sebagai contoh kita nggak suka, di sana nggak ada parlemen. Mau niru Malaysia? Mau niru Pakistan? Jadi semua buat sendiri-sendiri," katanya.

Adapun Indonesia telah membuat sistem pemerintahan sendiri, kata Mahfud. Menurut KH Ahmad Asan Basir dan Kiai Ahmad Sidik serta Abdurrahman Wahid dari NU dan Muhammadiyah, sistem pemerintahan di Indonesia sudah kompatibel dan cocok dengan ajaran Islam.

"Bahwa banyak konflik bukan karena sistemnya, tapi orangnya. Sama di Arab Saudi korupsinya banyak, di Malaysia sama, di Pakistan sama, di negara-negara yang disebut Islam, korupsinya juga banyak, pencurinya juga banyak, kan bukan karena sistem, orang miskinnya juga banyak itu lho," tuturnya

Read More